ekonomi koperasi

EKONOMI KOPERASI

A.      Koperasi 

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kata koperasi  mengandung makna “kerja sama”, ada juga mengartikan ‘menolong satu sama lain’. Arti kerjasama bisa berbeda-beda tergantung dari cabang ilmunya.

Koperasi menurut Bung Hatta (Bapak koperasi Indonesia)

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki  nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’

Definisi Koperasi menurut ILO

Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :

·         Koperasi adalah perkumpulan orang-orang

·         Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan

·         Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai

·         Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis

·         Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan

·         Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang

Definisi Koperasi menurut Chaniago

Drs. Arifinal Chaniago (1984) dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, “ Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

Definisi Koperasi menurut Dooren

Menurut P.J.V. Dooren tidak ada satu definisi koperasi yang diterima secara umum. Disini Dooren memperluas pengertian koperasi, dimana koperasi tidak hanya kumpulan orang-orang melainkan juga kumpulan badan-badan hukum.

B.      Struktur Koperasi

Didalam struktur perkoperasian terdapat bagian – bagian yang bertanggung jawab atas pengelolaan suatu koperasi. Bagian atau elemen itu yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Di bawah ini merupakan penjelasan fungsi atau tugas pokok dari masing – masing elemen tersebut :

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi yang mempunyai fungsi – fungsi antara lain :

1. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi

2. Menetapkan kebijakan umum koperasi

3. Memilih, mengangkat dan meberhantikan pengurus dan badan pemeriksa koperasi.

4. Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja serta rencana anggaran belanja koperasi, serta kebijakan pengurus dalam bidang organisasi dan usaha koperasi.

5. Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan badan pemeriksa dalam bidang organisasi dan usaha koperasi. Dan rapat anggota diadakan sekurang-kurangya sekali dalam satahun.

2. Pengurus

Berdasarkan Undang – Undang Koperasi Nomer 25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan pengurus adalah “sedikit – dikitnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota”.

Adapun fungsi dari Pengurus adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta bertindak untuk dan atas nama koperasi dalam berhubungan dengan pihak ketiga sesuai dengan keputusan rapat anggota dan anggaran dasar / anggaran rumah tangga koperasi.

3. Pengawas

Pengawas merupakan perangkat organisasi yang diberi mandat oleh anggota untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan koperasi.

Tugas pokoknya yaitu :

1. Mengawasi pelasanaan kebijakan dan –pengelolaan koperasi.

2. Membuat laporan tertulis tentang hasil dari pengawasan yang telah dilakukan.

C.      Tujuan dan Nilai Koperasi

Definisi tujuan perusahaan  menurut Prof Wiliam F. Glueck ( 1984 ) merupakan hasil akhir yang divari organisasi melalui eksistensi dan juga operasinya.

Alasan Glueck mengapa organisasi harus mrmpunyai tujuan , yaitu :

-Tujuan dapat membantu mendefinisikan oraganisasi dalam ruang lingkupnya ( lingkungannya ).

-Tujuan dapat membantu mengkoordinasi keputusan dan pengambilan keputusan.

-Tujuan juga menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi yang didapat oleh organisasi.

-Tujuan merupakan sasaran yang nyata daripada misi.

Dalam menentukan tujuan perusahaan, perlu memperhatikan berbagai factor, yaitu pihak yang terlibat maupun tidak terlibat dalam perusahaan, mempertimbangkan kepemilikan modal, pekerja, konsumen, dan juga lingkungan masyarakat dan pemerintah.

Tujuan biasanya diumumkan menjadi 3 jenis, yakni :

-Memaksimalkan keuntungan ( maximize profit )

-Memaksimalkan nilai perusahaan ( maximize the value of the firm )

-Meminimalkan biaya

D.      Kegiatan Usaha Koperasi

Faktor kunci sukses kegiatan usaha koperasi yakni :

• Status dan motif anggota koperasi
• Bidang usaha bisnis yang dijalani
• Modal koperasi
• Manajemen koperasi
• Organisasi koperasi
• Sistem Pembagian SHU

Berikut adalah Status dan Motif Anggota :

• Anggota sebagai pemilik dan pengguna
• Pemilik : yang menanamkan modal investasi
• Konsumen : memanfaatkan pelayanan usaha koperasi
• Kriteria minimal adalah anggota koperasi

Tidak berada dibawah garis kemiskinan dan memiliki potensi ekonomi.

Memiliki pendapatan yang pasti.

E.       Permodalan Koperasi

• UU 25/992 Pasal 41 : Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
• Modal sendiri : simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, donasi atau dana hibah.
• Modal Pinjaman : bersumber dari anggota, koperasi atau perusahaan lainya, bank atau lembaga lainnya, pnerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lainnya yang sah.

DAFTAR PUSTAKA :

1.         http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2167107-pengertian-koperasi/

2.         http://candranopitasari.blogspot.com/2013/01/pengertian-tujuan-dan-prinsip-    prinsip_12.html

3.         http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

4.         E-book Univ. Gunadarma

PEREKONOMIAN INDONESIA PADA SAAT INI

Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.

Kondisi Perekonomian Indonesia Dilihat dari PDB

Pendapat Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini menempati urutan ke-18 dari 20 negara yang mempunyai PDB terbesar di dunia. Hanya ada 5 negara Asia yang masuk ke dalam daftar yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Kelima negara Asia tersebut adalah Jepang (urutan ke-2), Cina (urutan ke-3), India (urutan ke-11), Korea Selatan (urutan ke-15).

Indonesia yang kini mempunyai PDB US$700 miliar, boleh saja bangga. Apalagi, dengan pendapatan perkapita yang mencapai US$3000 per tahun menempatkan Indonesia di urutan ke-15 negara-negara dengan pendapatan perkapita yang besar.

Pihak Swasta

Adanya lembaga – lembaga swadaya masyarakat, seperti Dompet Dhu’afa, bekerja sama dengan Institut Kemandirian yang berusaha mencetak kaum muda berpotensi meenjadi hebat sebagai pejuang ekonomi adalah cara salah satu membuat pemerataan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semakin banyak rakyat Indonesia.

Pihak Pemerintah

Sinergi antar kementrian  harus dibuat semakin solid dan saling mendukung sehingga tidak tumpang tindih dan lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat. Kampanye pembentuka jiwa kewirausahaan , seperti seminar bertaraf internasional\, adalah salah satu jalan membangkitkan potensi jiwa – jiwa pejuang ekonomi yang pantang menyerah dan penuh kreativitas tinggi.

Dampak Globalisasi ekonomi positif dan dampak globalisasi negatif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dunia usaha. Ketika kita berfikir menjadi pengusaha dan memanfaatkan setiap peluang usaha yang kita miliki sebenarnya saat itu kita masuk kedalam sebuah sistem ekonomi dan yang paling populer adalah sistem ekonomi kapitalis yang menjadi bagian integral dari proses globalisasi. Ada banyak pengertian globalisasi yang secera umum mempunyai kemiripan salah satu pengertian globalisasi adalah proses yang melintasi batas negara di mana antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain .

Sebagaimana sebuah sistem globalisasi ekonomi mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif, terlepas dari pendapat pro globalisasi ekonomi dan kontra globalisasi ekonomi kita akan mencoba menelaah secara sederhana dampak postif globalisasi ekonomi dan dampak negatif globalisasi ekonomi.

Dampak positif globalisasi ekonomi ditilik dari aspek kreatifitas dan daya saing dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor maka diharapkan tumbuhnya kreatifitas dan peningkatan kualitas produksi yang disebabkan dorongan untuk tetap eksis ditengah persaingan global, secara natural ini akan terjadi manakala kesadaran akan keharusan berinivasi muncul dan pada giliranya akan menghasilkan produk2 dalam negeri yang handal dan berkualitas.

PEMERINTAH PADA KESEHATAN

Kebijakan pemerintah pada kesehatan

Dasar Hukum      

1.    SKep Men Kes RI No 99a/Men.Kes /SK/III/1982 Tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional

2.     TAP MPR RI VII tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan

3.    Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang pokok-pokok kesehatan.

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

5.    Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

6.   Keputusan Menteri Kesehatan RI. No 574/ Men.Kes.               `/SK/IV/2000      tentang Pembangunan Kesehatan Menuju           Indonesia Sehat tahun 2010

7.   Keputusan Menteri Kesehatan RI. No 1277/Men.  Kes/SK/X/2001 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja  Departemen Kesehatan        

Menurut publikasi BPS pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus tahun 2010 adalah sebanyak 237.556.363 orang yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Jumlah ini bertambah sekitar 32,5 juta jiwa dari jumlah penduduk sebelumnya yang tercatat di tahun 2000 atau meningkat sekitar 13,68%. Dengan distribusi berdasarkan masing-masing pulau adalah Pulau Jawa 58%, Pulau Sumatra 21%, Pulau Sulawesi 7%. Pulau Kalimantan 6%, Bali dan Nusa Tenggara 6% dan Papua dan Maluku 3%.

Provinsi yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 14.440 orang per km². Provinsi yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 8 orang per km². Dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyaknya, Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbanyak setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat.

Dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun ini, sedikit banyak akan menimbulkan masalah sosial yang semakin luas di kalangan masyarakat jika pemerintah tidak berupaya maksimal dan serius untuk menanggulanginya. Ada banyak faktor dan bidang yang mempengaruhi hal ini antara lain ekonomi, sosial budaya dan pemerataan penduduk, kemiskinan, pendidikan maupun kesehatan.

Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan.

Gerakan pembangunan berwawasan kesehatan adalah inisiatif  semua  komponen bangsa dalam menetapkan perencanaan pembangunan selalu berorientasi untuk mengedapankan   upaya promotif dan preventif pada masalah kesehatan, walaupun bukan berarti mengesampingkan kegiatan kuratif.

Gerakan tersebut berlaku untuk semua komponen bangsa yang harus berpartisipasi secara aktif baik yang berupa kegiatan individu, keluarga, kelompok masyarakat, instansi pemerintah ataupun swasta. Promotif yang dimaksud adalah suatu upaya untuk meningkatkan status kesehatan dan menjaganya dari semua kemungkinan-kemingkinan yang menyebabkan timbulnya penyakit dan masalah kesehatan. Kegiatan tersebut  bisa berupa meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, menjaga kebugaran tubuh, mengatur menu seimbang termasuk didalamnya kegiatan rekreasi dan pembinaan mental spiritual

Kegiatan preventif dapat dilaksanakan dengan cara mencegah dan menghindari timbulnya penyakit dan masalah kesehatan lain. Kegiatan ini bisa berupa pemberian  imunisasi, perbaikan lingkungan ( hygiene dan sanitasi )baik perorangan, perumahan, industri rumah tangga maupan indistri perusahaan. Kegiatan preventif juga diulakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas juga kereta api  dan keselamatan kerja terhadap seluruh pekerja termasuk pekerja perusahaan. Pada tingkat perusahaan dan departemen dampak lingkungan dengan kegiatan analisa dampak lingkungan.

Pada departemen yang terkait misalkan Departemen Pertanian harus dipikirkan juga bagaimana mencegah dan mengurangi terjadinya dampak insectisida terhadap penggunanya.

kebijakan positif dalam perekonomian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Kebijakan Pemerintahan SBY dalam Perekonomian

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia mengalami peningkatan dalam segi positif salah satunya di bidang perekonomian. Pada masa pemerintahan  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut di berhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia.

Dua periode terakhir bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membanggakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa kepemerintahan SBY mengalami pertumbuhan yang signifikan. Mulai dari pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi nasional, hingga utang pada Dana Moneter internasional (IMF).

Berbeda dengan masa akhir pemerintahan Soeharto (1998), yaitu angka kemiskinan pada tahun 1998 mencapai 24,2 persen. Sedangkan pada masa keperintahan Presiden SBY, angka kemiskinan turun menjadi 16,7 persen. Dan angka kemiskinan di Indonesi pada 2008 turun menjadi 15,4 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia.

Sedangkan kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 1998 minus 13,1 persen saja, berbeda dengan masa kepemrintahan SBY. Pada masa pemerintahan SBY (2004) pertumbuhan ekonomi nasional naik pesat, yaitu 5,1 persen, dan pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan menjadi 6,4 persen.

Dan pada tahun 2006 setelah Indonesia dipimpin oleh SBY utang Indonesia kepada Dana Moneter Internasional (IMF) bisa dilunasi sebesar 7.8 milliar dolar AS, yang pada tahun 1998 utang Indonesia kepada IMF sebesar 9.1 milliar dolar AS.

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6 - 6,5 persen pada 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.

Kinerja SBY pada Negara Indonsia patut diberi apresiasi, karena dengan pemerintahan SBY Indonsia sudah mulai ada kemajuan dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, mulai dari pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga pembayaran utang terhadap IMF.

Sumber-sumber :

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/04/12/kondisi-perekonomian-masa-sby-647148.html

http://www.suarapembaruan.com/home/presiden-subsidi-tidak-boleh-melampaui-kepatutan/32156

http://capresindonesia.wordpress.com/2009/03/24/prestasi-dan-kinerja-pemerintahan-sby/